MRP SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN EDWARD G.M. ADALAH PENGAMAT ABAL-ABAL.

 MRP SUDAH SESUAI PROSEDUR SEBAGAI REPRESENTASI ORANG ASLI PAPUA DAN EDWARD GM, ANDA ADALAH PENGAMAT ABAL-ABAL.

  Majelis Rakyat Papua (disingkat MRP) adalah sebuah lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di provinsi Papua, Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Nomor Khusus Bagi Provinsi Papua.

MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. (Pasal 1 huruf g UU 21/2001).

Status MRP sebagai salah satu penyelenggaran Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Provinsi Papua (Bab V UU 21/2001); dan kedudukannya sebagai perwakilan kultural orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan [Pasal 19 ayat (1) UU 21/2001].

Tugas dan ujian MRP [Pasal 20 ayat (1) UU 21/2001]:

Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD [1]. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan / konsultasi yang terkait dengan masalah "keaslian" calon gubernur orang Papua dan "moral" dari pribadi yang dianggap sebagai masalah.

Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam UU Otsus. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang "Pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan pada masa datang". Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat.

Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.

Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak-lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.

Kucuran “penerimaan khusus” atau Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon DAU nasional sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) akan berakhir pada 2021. Pasal 77 UU Otsus Papua menyatakan setiap perubahan aturan UU Otsus Papua hanya dapat dilakukan atas usulan rakyat Papua melalui MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua. Namun kini Menteri Keuangan mengusulkan kepada Komite I DPD RI untuk memperpanjang kucuran Dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga 2041.

 pemerintah pusat tidak bisa secara sepihak memutuskan untuk memperpanjang masa kuncuran Dana Otsus Papua. Pemerintah tidak bisa secara sepihak memutuskan besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga setara 2,5 plafon DAU nasional, karena  kucuran Dana Otsus Papua tidak berdampak positif bagi rakyat Papua.

Dan sangat jelas bahwa setiap pasal yang mengamanatkan kepada MRP dan MRPB Sebagai lembaga resmi representasi orang asli Papua telah diambil alih oleh pusat.  Dan tidak menjalankan perintah UU sehingga apa yang dilakukan oleh MRP dan MRPB sebagai lembaga kultur representasi orang asli Papua untuk naik banding adalah sesui dengan jalur yang benar. 

Semua pembahasan menyangkut kelanjutan Otsus Papua dan Pemekaran daerah wilayah Otonom baru harus sesuai dengan perintah undang-undang. Dimana  persetujuan semua itu harus diberikan oleh Majelis rakyat Papua dan Papua barat  sesuai dengan hasil evaluasi dan menyaring aspirasi rakyat Papua. Apabila semua itu dilaksanakan baru bisa dikatakan itu adalah sesuai prosedur yang berlaku.

MRP dan MRPB adalah lembaga resmi Kultur dan representasi orang asli Papua sehingga apapun yang dipersoalkan oleh mereka adalah hal yang wajar karena menyangkut kepentingan rakyat.

Yang mengatasnamakan diri sebagai pengamat Papua entah itu datang dari planet mana lalu memberikan  tanggapan dan pemikiran yang mengatasnamakan rakyat Papua dan pengamat Papua lebih baik anda stop !!!! berargumentasi di media dengan membangun opini yang tidak-tidak sesuai dengan pemikiran sendiri.

Yang jelas untuk itu sudah ada tupoksi daripada lembaga yang sah dan diakui oleh negara untuk berbicara menyangkut hak rakyat Papua.

Saudara Edward GM sebagai salah satu aktivitas yang mendukung cinta NKRI maka Anda tidak perlu membangun opini dengan pemikiran anda. Anda lembaga resmi bekerja sebagai tupoksi mereka, Anda tidak memiliki hak untuk membangun opini yang tidak-tidak publik dengan mengatasnamakan pengamat Papua.

Seperti yang anda katakan bahwa belum tentu semua orang Papua menolak Otsus jadi Biarkan yang punya kewenangan bekerja bukan anda yang menjadi benalu di dalam penyaringan aspirasi tersebut.

Pemerintah pusat sudah salah dan melalaikan perintah undang-undang lalu membahas Persoalan ini sehingga apa yang dilakukan MRP dan MRPB adalah hal yang benar dan diberikan apresiasi sebagai orang yang mengerti hukum.

Bagaimana tidak pemerintah yang membuat hukum dan mengesahkan untuk menjadi undang-undang untuk ditaati namun pemerintah sendiri yang melanggar jadi, di sini pemerintah sudah Salah.

Edward anda sangat tidak berbobot dan memalukan berbicara sebagai pengamat tapi tidak mengerti setiap implementasi pasal- pasal yang ada dalam undang- undang tersebut. Saudara Edward anda adalah pengamat Abal seperti kapal selam yang timbul tenggelam.

Oleh:

Yoman_Ulaga.

Catatan kaki:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Rakyat_Papua#:~:text=Majelis%20Rakyat%20Papua%20(disingkat%20MRP,Otonomi%20Khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.

https://www.google.com/amp/s/jubi.co.id/mrp-pertanyakan-indikator-untuk-melanjutkan-kucuran-dana-otsus-papua/

Read More

MATIUS WONDA,SIP. KETUA FPPJ MENYAMPAIKAN AKAN MELAKUKAN MUBES ORGANISASI UNTUK MENCARI PEMIMPIN BARU.

 FORUM PEDULI PUNCAK JAYA DALAM WAKTU DEKAT AKAN  MELAKSANAKAN MUSYAWARAH BESAR UNTUK MEMILIKI PEMIMPIN BARU.

Papua: Ketua organisasi Forum peduli puncak jaya  Matius Wonda,SIP mengatakan dalam jangka waktu dekat akan melakukan Musyawarah Besar organisasi Forum Peduli Puncak Jaya .

Dimana dirinya sebagai ketua memiliki banyak kesibukan sebagai Wakil Rakyat atau Anggota DPRD dan Ketua Partai PDI-PERJUANGAN kabupaten puncak jaya sehingga untuk organisasi terus berjalan sesuai visi dan misi organisasi akan melakukan Musyawarah untuk  memilih pemimpin baru agar bisa mengantikan  kepemimpinannya.

Lebih lanjut beliau menyampaikan, sebenarnya Tahun lalu sudah melakukan pemilihan namun karena Pandemi Covid-19 sehingga belum terlaksana sampai dengan hari ini. Dirinya mengharapkan agar secepatnya Musyawarah dilaksanakan untuk bisa eksis terus  dalam menjalankan roda organisasi sebagai mana biasanya.

Dan Beliau mengintruksikan kepada pengurus yang ada untuk segera menyiapkan agar semua dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan bersama. Karena organisasi adalah unsur yang paling penting dalam menyiapkan SDM yang Mempunyai keberanian, Skill di bidangnya masing-masing untuk siap dipakai dalam lapangan pekerjaan.

Dirinya berharap semua kerjasama Pengurus dan anggota untuk menyukseskan acara Musyawarah dan selalu Kompak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendukung jalannya pemerintahan puncak jaya. Karena organisasi Forum peduli puncak jaya adalah Mitra Pemerintah yang sangat berperan penting membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan - kegiatannya.

Diharapkan pengurus dan anggota yang berada diluar daerah agar secepatnya kembali ke mulia untuk bersama-sama melakukan kegiatan Musyawarah Besar Pemilihan Ketua FPPJ yang baru.

Admin/13 Februari 2021/ Yoman_Ulaga

Read More

PERS HARUS MENJADI INDEPENDEN MEMBERITAKAN SEMUA PERISTIWA.

PERS HARUS MENJADI INDEPENDEN DALAM PEMBERITAAN SETIAP PERISTIWA YANG ADA DI PAPUA.

Papua : Selamat Hari PERS Nasional, 9 Februari 2021. Dalam Momen ini sahabat pers khususnya di Papua dan Papua Barat bisa menjadi pemberitaan yang jujur independen sesuai dengan fakta dan peristiwa di lapangan untuk menyampaikan  pencerahan kebenaran informasi kepada masyarakat.

Karena selama ini kami lihat pemberitaan - pemberitaan informasi yang ada dipulau papua menjadi informasi yang susah untuk dapat dipercaya oleh publik. Sepertinya pemberitaan selalu dipilih setiap peristiwa untuk diliput dan dipublikasikan.

Oleh sebab itu media pers harus berani mempublikasikan setiap peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa membedakan dan membelah kelompok tertentu dan harus benar-benar menjadi independen dalam pemberitaannya.

Karena media pers sangat penting untuk kehidupan masyarakat dimana- mana publik harus mengetahui kejadian dan peristiwa yang ada di setiap wilayah di Indonesia dan lebih khusus di Papua dalam pemberitaannya.

Walaupun Banyak media TV, Cetak, dan Online  elektronik di Papua namun pemberitaannya hanya beberapa pers yang dapat dipercaya rakyat Papua atas pemberitaan-pemberitaanya.

Semoga pers kedepannya di Papua menjadi pers yang terbuka, transparan, Jujur mengangkat setiap peristiwa di setiap wilayah Papua untuk diberitakan tanpa intervensi dari pihak manapun di Negeri ini.

(9/2/2021 Admin Yoman_Ulaga)

Read More

BUPATI PUNCAK JAYA MEMBAGIKAN SK CPNS FORMASI 2018

  ALUN-ALUN KOTA BARU BUPATI PUNCAK JAYA MEMBAGIKAN SK CPNS FORMASI 2018.

Pada hari ini tanggal Senin 8 Februari 2021 tepatnya lapangan Alun-Alun Pageleme Telah dilaksanakan Apel Gabungan dalam rangka pembagian SK CPNS Formasi 2018.

Bupati Yuni Wonda,S.Sos , SIP.MM  langsung Memimpin Apel Gabungan dalam pembagian SK yang berlangsung hari ini. Para CPNS selama ini menunggu akhirnya bisa tersenyum karena SK yang ditunggu-tunggu oleh mereka dapat dibagikan.

Pemerintah Puncak jaya adalah yang tercepat dalam membagikan SK CPNS Formasi 2018 di Provinsi Papua.

Admin/8/2/21. Yoman_Ulaga.

Read More

PEMIMPIN YANG MENGETAHUI ISI HATI RAKYAT ADALAH PEMIMPIN YANG BENAR-BENAR DIPROSES DAN DIBENTUK DI TENGAH-TENGAH RAKYAT

 KATA SAYA TENTANG MEREKA ADALAH.

(PEMIMPIN YANG MENGETAHUI ISI HATI RAKYAT ADALAH PEMIMPIN YANG BENAR-BENAR DIPROSES DAN DIBENTUK DI TENGAH-TENGAH RAKYAT).

Saya sebagai Sahabat Matius Wonda, SIP dan Kakak Dari Nelson Y Yoman, S.Sos secara pribadi mengeluarkan stegmen ini dengan bangga.

Saya benar-benar melihat apa pemikiran mereka dan motivasi serta perjuangan mereka sampai dengan saat ini duduk di Kursi Legislatif Kabupaten Puncak Jaya Dari Partai PDI-PERJUANGAN.

sahabat saya adalah salah satu ketua Partai Pemenang Pemilu legislatif Puncak jaya dengan memiliki 9 kursi dari total 30 kursi di legislatif puncak jaya.

Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah kewenangan ada di tangan mereka sehingga bisa mendapatkan kursi. Banyak pula yang beropini dan berpendapat demikian.

Namun saya mau katakan bahwa seseorang sebagai pimpinan partai dalam memilih dari sekian banyak calon itu adalah salah satu cara pandang politisi Kelas tinggi alias Kaliber. Bagaimana tidak seleksi itu adalah dasar, sebab basis dan siapa caleg tersebut bisa dengan memilih dan dipilih dan direkrut oleh partai politik.

Salah satu pemimpin partai anak muda yang sukses. Tentunya sebagai manusia mereka mempunyai kelebihan dan kekuranganya masing-masing. 

Mereka adalah pemimpin yang dibentuk di tengah-tengah masyarakat puncak jaya, dan mereka juga aktivitas yang peduli daerah yang selalu berbaur dengan masyarakat dalam kesederhanaan mereka sehingga tidak heran mereka kini ada dilembaga legislatif dan berkontribusi membangun daerah mereka.

Setelah mereka duduk di tingkat yang diatas mereka tidak lupa jati diri mereka, mereka tahu dimana mereka memulai perjuangan mereka sampai dengan saat seperti ini. Mereka tidak sombong tapi mereka kembali menyapa dan menanyakan pendapat kepada teman-teman mereka dibawah.

Level boleh tinggi tapi pembawaan dan sapaan mereka tidak berubah, masih sama seperti yang dulu, itu yang dapat saya lihat.

Tentu saya dan kita yang membaca tulisan ini mungkin tidak sepaham, atau mengatakan saya membelah mereka tapi jujur ​​saya mau katakan bahwa yang sebenarnya saya lihat sebagai orang yang mengenal mereka lebih dekat.

Silahkan berikan saran kritik karena semua itu demi kemajuan oleh karena itu tidak diperbolehkan mengkritik atau memberikan masukan atau mensupport mereka.

Tapi satu hal yang terpenting adalah tidak ada manusia yang sempurna, mungkin disisi lain mereka mempunyai kekurangan dan kelemahan sewajarnya seorang manusia.

Papua, 07 Februari 2021.

Oleh. Nelly Yoman, SH / Yoman_Ulaga.

Read More

SEKJEN FPPJ MEMBERIKAN TEGURAN KERAS KEPADA ANGGOTA MAUPUN PENGURUS JANGAN COBA FPPJ DIPOLITISASI

ORGANISASI FORUM PEDULI PUNCAK JAYA

ADALAH ORGANISASI MASYARAKAT BUKAN ORGANISASI POLITIK.

Organisasi Forum Peduli Puncak Jaya (FPPJ) Adalah organisasi masyarakat bukan milik satu kelompok kekuatan atau organisasi politik sehingga setiap anggota dan seluruh pengurus organisasi harus mengerti dengan benar Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jangan organisasi FPPJ digiring ke dalam Politik praktis.

Apabila ada daripada badan pengurus maupun anggota yang terlibat dalam suatu kelompok yang mempunyai tujuan ke ranah politik, saya selaku sekretaris FPPJ menyampaikan silahkan bekerja sesuai dengan pilihan hati tapi jangan pula nama organisasi dan atribut organisasi digunakan dalam kepentingan tersebut. Silahkan saja tapi harus membawa atau menggunakan Nama sendiri, jangan nama organisasi dan atribut organisasi jadi simbol kegiatan dan perlawanan.

Organisasi FPPJ berdiri karena peduli dengan situasi daerah sehingga, nama organisasi hanya boleh digunakan dalam kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh masyarakat dan menjaga kedamaian daerah. Bukan untuk ikut mekampanyekan oknum tertentu dengan memojokkan yang lain. FPPJ adalah organisasi masyarakat, adapun kader organisasi maupun pengurus mau mendukung  calon siapa dalam Pilkada 2022 diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing tapi nama organisasi sangat tidak boleh diperalat dalam kepentingan politik praktis.

Dok/Fppj/ Sabtu, 6/2/2021.

Read More

NELLY YOMAN,SH : SEKRETARIS FORUM PEDULI PUNCAK JAYA MENGATAKAN BUPATI PUNCAK HARUS MENDAPATKAN APRESIASI ATAS MEMANDIRIKAN MASYARAKAT PUNCAK JAYA

BUPATI PUNCAK JAYA PATUT DIBERIKAN APRESIASI KARENA BERANI MEMANDIRIKAN MASYARAKAT PUNCAK JAYA.

oleh : Nelly Yoman,SH.(Sekjen FPPJ).

Seperti yang kami ketahui dari masa kepemimpinan - kepemimpinan sebelumnya masyarakat puncak jaya selalu dimanjakan sehingga dikantor - kantor selalu bertumpuk dengan surat- surat proposal maupun permohonan, dari pintu rumah pejabat yang satu ke pejabat yang lain juga demikian karena masyarakat sudah menganggap hal itu sudah lumrah atau biasa.

Akibatnya masyarakat lupa terhadap jati diri mereka sebagai petani yang hidup dan makan tergantung dari hasil pengelolaan pertanian. mereka lupa dan semua berpindah dari kampung atau dusun-dusun mereka ke ibukota. Ada yang memboyong istri anak adapula meninggalkan istri anak dikampung dan hidup dikota. 

Mereka hidup dengan cara menumpang disanak saudara yang sudah bekerja dikota, dan selalu judi dan togel yang menjadi pekerjaan atau aktivitas mereka sehari-hari dan tidak berpikir tentang bagaimana cara mereka harus makan dan minum. yang menderita adalah keluarga dikota yang menampung mereka yang selalu berusaha dengan sekuat tenaga menyediakan makan dan minum.

Hal - hal ini sudah berlangsung lama dan selalu mengharapkan belas kasih orang lain, atau dengan meminta- minta kepada para pejabat dan pegawai negeri sipil yang mengabdi disanah.

Saya sebagai Sekretaris Forum peduli puncak jaya (FPPJ) sebagai anak daerah selalu menyaksikan penomena ini. Namun Tentunya Dalam Kepemimpinan Bupati Yuni Wonda, S.Sos. S,IP. MM. Sangat Luar Biasa dan patut mendapatkan Apresiasi Masyarakat  Puncak Jaya, dari tokoh Agama, tokoh politik, Intelektual bahkan Mahasiswa harus memberikan Apresiasi kepada Bapak Bupati.

Sebagai Bapak Bupati dalam kepemimpinannya dengan Tegas menyatakan tidak akan melayani permohonan ataupun proposal yang diajukan masyarakat  yang kegiatannya tidak jelas dan tidak akan melayani masyarakat yang datang meminta bantuan kepadanya.

Adapun masyarakat yang dibantu Bapak Bupati yaitu membelikan Alat bertani seperti Sekop,Linggis dan Kapak dan suruh pulang mengelola tanah mereka dan berpesan bahwa hasil dari pada kamu berkebun apa yang kamu minta akan kamu temukan dengan kerja keras mengelola lahan yang sudah kamu tinggalkan bertahun-tahun.

Dan pada akhirnya lambat laun masyarakat mulai  menyadari dan mereka sekarang kembali ke habitat mereka sebagai petani. Hasil - Hasil pertanian mereka sudah mulai panen dan jual dipasar Nagalomuni Mulia.

Sangat Luar Biasa Bapak Bupati tentu awal kebijakannya banyak pihak yang mengkritisi kebijakan dan kinerja Bupati tapi lambat laun waktu semakin berjalan kini apa yang dilakukan Bupati adalah hal yang Luar Biasa dan diapresiasi oleh banyak orang.

Pemimpin yang peduli dengan rakyat adalah pemimpin yang berani mengambil kebijakan untuk memandirikan masyarakat dan itu yang dilakukan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos,SIP.MM. Beliau pantas mendapatkan Sanjungan dan Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan berani melawan kebiasaan masyarakat.

Sabtu, 6/2/21 (Yoman_Ulaga)

Read More